Imlek, Hijriah, dan Keragaman

Imlek, Hijriah, dan Keragaman
Membahagiakan. Tahun Baru Imlek 2006 berdekatan dengan Tahun Baru Hijriah. Hari Minggu (29/1/2006) dirayakan sebagai Tahun Baru China atau Imlek, memasuki 1 Cia Gwee 2557 Tahun Anjing. Hari Selasa (31/1/2006) diperingati sebagai Tahun Baru Hijriah, 1 Muharam 1427.
Semula Imlek adalah hari untuk memperingati pergantian musim bagi petani di China. Sistem penanggalan Imlek sudah dibuat 2.700 tahun sebelum Masehi. Mengingat di Tiongkok kuno banyak pemeluk Konghucu, Tao, atau Buddha, lalu Imlek kental dengan nuansa keagamaan.
Bagi pemeluk Konghucu, Imlek merupakan hari raya keagamaan, memperingati kelahiran Konfusius, sering disebut Gong Zi. Namun, Imlek sebenarnya bukan milik umat beragama tertentu. Dengan demikian, tiap etnis Tionghoa yang beragama apa pun, dari strata sosial kaya atau miskin, berasal dari nenek moyang atau marga apa pun, semua bebas merayakan Imlek.
Selang sehari dirayakan Tahun Baru Hijriah. Perayaan ini menjadi penting karena pada momen itu peradaban Islam muncul.
Pesan apa yang bisa ditimba dari dua tahun baru berdekatan ini? Menurut Robertson Smith, salah satu fungsi sosial hari-hari keagamaan adalah untuk merekatkan kebersamaan dalam masyarakat. Ini senada dengan silaturahim ke orangtua dan kerabat yang biasanya mewarnai Imlek. Semangat silaturahim juga mendapat aksentuasi penting dalam ajaran Islam.

Harmoni dan sinergi
Jika silaturahim sudah memudar dan disepelekan dalam waktu lama, bisa berdampak kurang baik. Ujung-ujungnya relasi antarwarga mengendur dan memudahkan munculnya bahasa prasangka. Bahkan, kadang bisa meledak sebuah konflik atau kerusuhan sosial. Sejarah negeri ini tidak pernah sepi dari konflik atau kerusuhan sosial. Etnis Tionghoa dijadikan kambing hitam sekaligus korban. Di sisi lain, umat Islam sering digambarkan tidak akrab atau memusuhi etnis Tionghoa. Ini, misalnya, tampak dari beredarnya SMS gelap yang beberapa waktu lalu sempat meneror warga Tionghoa.
Padahal, jika kita tidak gamang dalam menatap sejarah masa lampau negeri, seperti diimbau oleh Presiden SBY beberapa waktu lalu, antara Islam dan Tionghoa justru pernah terjadi sinergi dan akulturasi budaya yang saling memberi dan menghormati (”Belajar Menghargai Perbedaan”, Kompas, 13/8/2005).
Karena itu, rasanya kita perlu melihat kembali sejarah untuk belajar, sikap saling menghargai dan menghormati serta kerja sama tetap lebih baik daripada 1.001 bahasa prasangka, konflik, dan benturan peradaban. Apalagi jika mencermati tren global yang berkembang akhir-akhir ini, kita masih dihantui ancaman bangkitnya kembali politik identitas yang menonjolkan superioritas agama atau etnis tertentu. Karena itu, kita perlu menengok kembali sejarah, khususnya sejarah interaksi dan relasi Islam-Tionghoa di negeri ini, untuk dijadikan cermin.
Dari sejarah diketahui, sebelum Belanda menjajah negeri ini, sebenarnya tidak pernah muncul konflik Tionghoa-Islam. Jadi, pada abad ke-16 atau ke-17, hanya ada harmoni dan sinergi antara Islam dan Tionghoa di Nusantara. Bahkan, etnis Tionghoa diakui perannya ikut menyebarkan Islam.
Kerajaan Islam pertama di Nusantara adalah di Demak, dengan raja pertama Raden Patah atau Jin Bun, anak Brawijaya, dan istrinya yang Tionghoa. Di masjid Demak atau beberapa klenteng di pantai utara Jawa masih bisa dilihat sisa-sisa akulturasi budaya Islam dan Tionghoa.
Bukan hanya dalam level agama saja ada hibriditas atau ketercampuran budaya yang saling memperkaya Tionghoa dan kultur setempat di Nusantara, tetapi juga dalam pertanian, makanan, pakaian, dan aspek budaya lain. Bukti lebih banyak bisa disimak buku Dennis Lombard, Nusa Jawa: Silang Budaya.

Politik segregasi
Namun, setelah Belanda menjajah, mulai terjadi adu domba dan konflik Islam- Tionghoa. Belanda melakukan politik segregasi, memisahkan orang-orang Tionghoa dari penduduk setempat (bumiputera). Aksi kejahatan anti-Tionghoa pertama di Nusantara adalah pembunuhan warga Tionghoa tahun 1740 di Batavia. Lebih dari 10.000 orang Tionghoa dibantai oleh pasukan VOC dan ratusan rumah dijarah dan dibakar semena-mena. Darah dan mayat korban pembunuhan itu memenuhi sungai yang hingga kini dinamakan kali Angke.
Setelah peristiwa 1740, berbagai konflik dan kerusuhan anti-Tionghoa meledak di berbagai kawasan di negeri ini. Puncaknya Tragedi Mei 1998, yang merupakan noda paling hitam sejarah masa lalu negeri ini.
Ernest Renan pernah mengingatkan, ”bangsa bukanlah sesuatu yang kekal, mereka akan muncul dan akan lenyap”. Kita tidak menginginkan lenyapnya bangsa Indonesia. Karena itu, mau tidak mau kita harus bisa belajar dari sejarah, jika antarwarga bangsa bisa membangun sikap saling menghargai, hal ini akan memudahkan membangun sinergi atau kerja sama menuju kejayaan bangsa.
Namun, jika bahasa prasangka diberi tempat dan tiap kali diberi ”bensin”, bangsa ini akan selalu terjebak konflik yang membosankan dan melelahkan. Sibuk berkonflik internal membuat kita kian tertinggal dari negara-negara tetangga.
Kita sudah memilih demokrasi untuk kehidupan bersama, termasuk dalam relasi antaretnis dan agama. Dalam demokrasi, semua etnis, semua agama, mendapat tempat terhormat. Karena dalam demokrasi diterapkan prinsip toleransi sebagai penghormatan perbedaan di antara warganya. Jika ada konflik, coba diselesaikan dengan cara-cara beradab, seperti dialog atau musyawarah. Segala fanatisme agama atau rivalitas etnis atau superioritas ras tidak ada tempatnya dalam demokrasi. Karena, semua perbedaan harus dihargai.
Kiranya Imlek dan Tahun Baru Hijriah kali ini bisa dijadikan momentum untuk saling menyadari dan merayakan keragaman. Siapa tahu dari sini muncul kerinduan untuk makin terpanggil mengimplementasikan semangat keragaman itu dalam kehidupan di hari-hari mendatang.
Tomy Su, Koordinator Masyarakat Pelangi Pencinta Indonesia
Sumber: Kompas Cyber Media